HARIANINVESTOR.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan keterangan dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang digelar di Mahkamah Konstitusi.
Pada sidang kali ini, Sri Mulyani menyampaikan keterangan terkait dengan alokasi dan penyaluran anggaran perlindungan sosial sesuai dengan tugas dan fungsi Menteri Keuangan.
“Forum di Mahkamah Konstitusi yang mulia ini kami percayai menjadi salah satu cara merawat nalar publik,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Komentar Aji Martono Tegaskan Optimisme yang Terbaca di CSA Index Juni 2025
PHK Capai 26 Ribu Kasus hingga Mei 2025: Jawa Tengah, Jakarta, dan Riau Paling Terdampak
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sri Mulyani mengawali keterangannya di gedung Mahkamah Konstitusi pada Jumat (5/4/2023).
“Dengan menjelaskan dan mendiskusikan bagaimana APBN menjadi sarana gotong royong anak bangsa.”
“Di mana yang mampu berkontribusi lebih besar dan yang tidak mampu perlu dibantu,” katanya.
Baca Juga:
Indonesia dan dan Thailand Teken MoU Kerja Sama Kesehatan, Prabowo Soroti Ancaman Pandemi Global
KAWANI Sikapi Etika dan Propaganda Gubernur Dedi Mulyadi, Polemik Publikasi Pemerintah Jawa Barat
Polemik Publikasi Pemerintah Jawa Barat, KAWANI Sikapi Etika dan Propaganda Gubernur Dedi Mulyadi
Ia menuturkan, APBN menjadi instrumen penting dan strategis serta penentu untuk mencapai cita cita bernegara.
Melalui belanja publik, termasuk subsidi bansos dan jaminan sosial, negara hadir menjalankan mandat merawat kehidupan bersama yang diharapkan menuju kesejahteraan yang berkeadilan.
“Dan oleh karenanya harus dikelola dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dengan tata kelola yang baik, transparan dan akuntabel,” ujar Menteri Keuangan.
Lebih lanjut, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan adalah fondasi penting.
Baca Juga:
Pelaku Pasar Kian Percaya Diri, CSA Index Mei 2025 Sentuh Level Optimis Tertinggi Tahun Ini
Bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sistem demokrasi yang terbuka dan transparan.
APBN juga menjadi instrumen check and balance yang sehat bagi rakyat untuk dapat mengevaluasi cara kerja dan hasil kerja pemerintah.
“Sebagai instrumen kebijakan yang begitu penting, APBN akan terus dijaga bersama dengan tata kelola yang baik secara amanah dengan integritas dan profesionalisme yang tidak boleh dikompromikan,” tegasnya.
“APBN adalah alat penting bagi semua generasi bangsa, baik generasi hari ini maupun generasi yang akan datang di dalam mencapai cita cita bersama.”
“Yaitu terwujudnya gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo, baldatun toyyibatun wa robbun ghofur.”
“Negeri yang damai, adil makmur, dan sejahtera,” pungkasnya mengakhiri keterangan sebagai mana dikutip.dari laman resmi Kemsnkeu.
Turut hadir dalam sidang ini sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.***
