HALLOKALTIM.COM – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalimantan Timur Irwan Fecho menyatakan elektotanilitas Anies Baswedan di Kaltim juga tidak signifikan.

Karena sedari awal Demokrat Kaltim melihat masyarakat lebih memilih secara rasional.

Artinya elektoral Demokrat di Kaltim juga tidak terganggu adanya keputusan Anies Baswedan yang menurut mereka sebagai bentuk pengkhianatan.

[related by="category" jumlah="2" mulaipos="1"]

“Manuver politik ini kami nilai tidak akan berdampak apa-apa di Kaltim karena pemilih Kaltim juga rasional,” ujar Irwan Fecho.

Kader Partai Demokrat di daerah telah berhenti menyosialisasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.

Baca artikel lainnya di sini: Partai Demokrat Umumkan 2 Keputusan Resmi, Salah Satunya Mencabut Dukungan Capres Anies Baswedan

[related by="category" jumlah="2" mulaipos="3"]

Keputusan tersebut, menurut Irwan, sesuai dengan perintah dari DPP Partai Demokrat kepada semua kader di daerah.

Sebagai pernyataan sikap peristiwa politik terbentuknya koalisi baru dengan masuknya Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Anies Baswedan.

“Kami menerima instruksi dari DPP agar segera berhenti menyosialisasikan Anies Baswedan sebagai capres berikut juga atribut.”

[related by="category" jumlah="2" mulaipos="5"]

“Ada beberapa titik baliho di Kaltim, tetapi tidak banyak, yang kini mulai berhenti untuk dipajang,” kata Irwan Fecho di Samarinda, Jumat, 1 September 2023.

Menurut Irwan Fecho, kader Demokrat Kaltim merasa dikhianati oleh Anies Baswedan yang tidak jujur dalam memilih calon wakil presiden pendampingnya.

Sebelumnya, kata Irwan Fecho, Anies Baswedan telah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

[related by="category" jumlah="2" mulaipos="7"]

Bahkan, lanjut Irwan Fecho, mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah mengirimkan surat tangan kepada AHY untuk memintanya mendampinginya dalam Pilpres 2024.

“Keputusan ini kami nilai sepihak dan tidak menghormati dua ketua umum partai lainnya yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), yaitu AHY dan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu,” jelas Irwan Fecho.***