HALLOKALTIM.COM – Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemberantasan korupsi akan menjadi salah fokus program yang akan digiatkan jika dirinya terpilih sebagai Presiden Indonesia periode 2024-2029.
Hal itu ditegaskan Prabowo saat pemaparan visi misi dalam debat perdana capres 2024 yang digelar di kantor KPU, Selasa (12/12/2023) malam.
“Kita akan perbaiki apa yang harus diperbaiki. Kita akan tegakkan apa yang barus ditegakkan. Kita akan menberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.”
“Program kita baik, tujuan kita baik, mari kita buat kebaikan,” tegas Prabowo.
Baca Juga:
Kenaikan CSA Index Desember 2024 Menjadi Tanda Positif bagi Pertumbuhan Sektor Energi di Indonesia
Lebih lanjut ia mengungkap untuk bisa meraih hal-hal tersebut, negeri ini membutuhkan persatuan dari seluruh masyarakat lantaran Indonesia sejatinya adalah negara dengan keberagaman.
Baca artikel lainnya di sini : Relawan Pedagang Indonesia Maju Beri Dukungan untuk Calon Presiden Prabowo Subianto
Tidak hanya itu, pemimpin Indonesia, kata Prabowo, juga harus merupakan sosok yang dewasa serta senantiasa membawa kesejukn bagi semua.
“Butuh persatuan dan kesatuan. Kita tidak perlu saling mencela, saling menghina. Kita butuh kesejukan dan ketengangan.”
Baca Juga:
Sebut Rakyat Butuh Rumah yang Terjangkau, Prabowo: Nggak Usah Diseminarkan, Rakyat Butuh Segera
Harga MinyaKita Masih Tinggi, Menteri Perdagangan Budi Santoso Sebut 2 Hari Lagi akan Turun
“Kita merupakan negara dengan ratusan kelompok etnis, berbagai agama besar, untuk itu pemimpin juga harus sejuk dan dewasa,” jelas Prabowo.
Lihat juga konten video, di sini: Prabowo Subianto Tekankan Akan Berantas Korupsi Sampai ke Akarnya pada Debat Capres 2024
Pada dasarnya, Prabowo-Gibran terus berkomitmen untuk terus menempatkan hukum, HAM, dan perbaikan pelayanan pemerintah, hingga pemberantasan korupsi menjadi salah satu prioritas mereka.
Dalam debat capres malam ini, tema yang diusung adalah tentang “Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik dan Kerukunan Warga”.***